Perlukah Membuat Perjanjian Pranikah? Berikut Hal-Hal yang Harus Diketahui Mengenai Pre-Nuptial Agreement

Apakah Mom tahu dengan pre-nuptial agreement (pre-nup) atau perjanjian pranikah? Saat ini, perjanjian pranikah sudah semakin banyak dilakukan oleh pasangan muda yang menikah.  Namun masih jauh lebih banyak pasangan yang menikah menolak untuk membuat perjanjian pranikah ini. Memang bagi masyarakat Indonesia, perjanjian pranikah belum begitu diperhatikan. Kondisi inilah yang sesungguhnya menjadi awal dari banyaknya terjadi kasus perebutan harta setelah perceraian. Padahal pembuatan Perjanjian pranikah sudah diperbolehkan di Indonesia, asal tidak bertentangan dengan hukum, agama, nilai moral, kesusilaan, dan adat istiadat. perjanjian pranikah

Perjanjian pranikah bisa dibuat sebelum atau sesudah pernikahan. Jangan lupa cantumkan perjanjian tersebut di buku nikah ya Mom.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 29 UU No.1 Tahun 1974. Apa sebenarnya Perjanjian pranikah ini? Perjanjian pranikah merupakan salah satu bentuk perjanjian perdata yang melibatkan dua pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Sesuai dengan namanya, perjanjian ini dibuat sebelum berlangsungnya pernikahan atau bisa juga pada saat pernikahan dilangsungkan. Adapun masa keberlakuannya adalah setelah pernikahan berlangsung. Perjanjian pranikah itu sendiri dapat dibuat dalam bentuk akta notaris. Untuk mengesahkannya, perjanjian itu harus diperlihatkan kepada petugas pencatat perkawinan kemudian dicatatkan pada buku nikah. Hal ini penting sekali untuk dilakukan, karena apabila suatu Perjanjian pranikah tidak dicatatkan pada buku nikah, maka Perjanjian pranikah tersebut dianggap tidak ada.

Agar perjanjian pranikah lancar dan sesuai, Mom harus memperhatikan beberapa aspek di dalamanya.

Sebaiknya pembuatan perjanjian pranikah sebaiknya memperhatikan beberapa aspek berikut ini. Agar proses perjanjian pranikah berlangsung lancar dan tidak ada pihak yang dipaksakan.
  1. Keterbukaan
Dalam pembuatan perjanjian ini sangat diperlukan adanya keterbukaan dari kedua pasangan, tentang kondisi keuangan sebelum ataupun sesudah pernikahan berlangsung. Sebelum berlangsungnya pernikahan perlu diketahui jumlah harta masing-masing pihak, potensi peningkatan harta sejalan dengan bertambahnya penghasilan atau dipengaruhi hal lain seperti warisan. Selain itu, perlu diketahui pula jumlah hutang yang dibawa masing-masing pasangan sebelum menikah, potensi jumlah hutang setelah menikah, serta penentuan pihak mana yang harus bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara detail apa saja yang berhak diterima dan dikorbankan bila terjadi perceraian, sehingga kedua belah pihak nantinya tidak ada yang dirugikan.
  1. Kerelaan
Pembuatan perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua pasangan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Bila salah satu pihak terpaksa menandatangani perjanjian tersebut karena berada di bawah tekanan atau ancaman, maka secara hukum perjanjian pranikah yang telah dibuat dinyatakan batal.
  1. Pejabat yang Objektif
Pejabat yang berwenang dalam menangani tentang perjanjian pranikah adalah notaris. Sebaiknya pilihlah notaris yang sudah Mom percaya dan dapat menjaga objektifitas sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan kedua belah pihak dapat memperoleh keadilan sesuai isi perjanjian pranikah yang telah disepakati bersama.
  1. Notaris
Setelah perjanjian ditandatangani kedua pasangan dan disahkan oleh notaris, segera laporkan perjanjian ke lembaga pencatatan perkawinan. Sehingga pada saat pernikahan berlangsung, perjanjian pranikah juga harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dalam hal ini yang dimaksud adalah KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Perjanjian pranikah sebenarnya berguna untuk melindungi harta kepemilikan  loh Mom, apalagi jika salah satunya terkena pailit.

Sangat penting untuk Mom pahami bahwa sebetulnya perjanjian pranikah itu sendiri tidaklah seburuk yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Fungsi dari Perjanjian pranikah adalah untuk menjaga kepemilikan harta masing-masing pihak dalam pernikahan apabila salah satu dari kedua pihak dinyatakan pailit/bangkrut. Ketiadaan Perjanjian pranikah memungkinkan pembayaran utang pailit hingga lunas dengan mengunakan harta kedua pihak. Hal tersebut tentunya dapat dihindarkan dengan adanya Perjanjian pranikah, karena otomatis harta yang akan digunakan untuk membayar utang pailit hanyalah harta yang dimiliki oleh pihak yang dinyatakan pailit. Perlukah membuat Perjanjian pranikah? Nah, untuk menjawabnya, Mom perlu mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pasangan. Mengingat topik ini cukup sensitif, jangan terburu-buru dalam memutuskan apakah Mom dan pasangan akan membuat perjanjian pranikah atau tidak, ya.]]>

What's Your Reaction?
Kaget
0
Lucu
0
Sedih
0
Suka
0
Terpesona
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Blogger Perempuan Network. All Rights Reserved.

Scroll To Top